Selasa, 05 Oktober 2010

TNI Butuh 4 Kapal PKR dan Tambahan Kapal Selam

Persenjataan Saja Butuh Rp 57 Triliun

SURABAYA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) membutuhkan dana sedikitnya Rp 57 triliun untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Kami berharap kondisi keuangan negara bisa memenuhi kebutuhan alutsista, baik untuk pengadaan maupun pemeliharaan, selama lima tahun ke depan," kata Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, di Surabaya, Selasa (21/9/2010).

Pada 2010 ini, TNI mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk kebutuhan alutsista sebesar Rp 7 triliun. Pada 2011 dan 2012, diharapkan mendapatkan alokasi dana, masing-masing Rp 10 triliun dan Rp 11 triliun.

"Harapan kami pada 2011 ada penambahan dana lagi sehingga lima tahun ke depan target pemenuhan dana alutsista sebesar Rp 57 triliun bisa tercapai," katanya di PT PAL Indonesia itu.

Dalam program jangka pendek ini, Kementerian Pertahanan akan melakukan pengadaan satu unit kapal perang jenis perusak kawal rudal senilai Rp 2,2 triliun. "Memang kalau dibandingkan dengan luas wilayah laut kita yang mencapai 15 juta kilometer persegi, pengadaan satu kapal saja sangat tidak cukup," kata Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) itu.

Operasi keamanan TNI, lanjutnya, sebenarnya bukan hanya untuk pertempuran, melainkan juga menjaga potensi perekonomian nasional seiring dengan makin maraknya pencurian kekayaan negara oleh pihak asing.

"Sebenarnya kita ini butuh empat PKR (perusak kawal rudal), kalau melihat luas daerah maritim. Tapi kembali lagi, harus melihat kemampuan keuangan negara. Oleh sebab itu, prioritaskan saja pembangunan PKR, sedangkan kapal selam, kita pikirkan nanti," katanya.

Sementara itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto, mengatakan, kapal selam merupakan senjata strategis bagi semua negara karena kehadirannya dibutuhkan untuk menangkal serangan pihak asing.

"Kami berharap ada penambahan unsur kapal selam sesuai kemampuan dukungan anggaran dari pemerintah sehingga kekuatan pertahanan negara ini tidak terlalu jauh tertinggal dengan kekuatan negara tetangga," katanya.

Ia mengemukakan, satuan kapal selam senantiasa memiliki persiapan dini sebagai garda pertahanan terdepan agar mampu menusuk jauh di wilayah pertahanan musuh.

(Kompas)

Kemhan RI Upayakan Alih Teknologi 'Super Tucano'

Kemhan RI Upayakan Alih Teknologi 'Super Tucano'



Jakarta - Kementerian Pertahanan RI tengah mengupayakan adanya alih teknologi dalam pengadaan pesawat "Super Tucano EMB-314" yang akan menggantikan pesawat OV-10 Bronco TNI Angkatan Udara, kata Sekjen Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto di Jakarta, Rabu.

Kepada ANTARA ia mengemukakan, klausul mengenai alih teknologi itu akan dimasukkan dalam kontrak pengadaan 16 unit "Super Tucano" bagi TNI Angkatan Udara. "Karena itu, masih memerlukan waktu agar kontraknya selesai dan pengadaan `Super Tucano` dapat segera dilaksanakan," ujar Eris.

Ia mengungkapkan, pihak Embraer Brasil sebagai produsen "Super Tucano" hanya mengizinkan PT DI untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan non aeronautika. Sedangkan Kemhan RI terutama PT DI menginginkan, Embraer memberikan ijin untuk pembuatan suku cadang pesawat.

"Dengan begitu, jika sewaktu-waktu TNI Angkatan Udara sebagai pengguna, memerlukan suku cadang pesawat akan lebih cepat dan murah. Tidak perlu kita harus menunggu lama. Ini yang masih kita negosiasikan. Setelah disepakati kedua pihak, baru kita masukkan dalam kontrak agar ada dasar hukum yang jelas dan tidak timbul masalah di waktu mendatang," kata Eris.


Ia menambahkan, pihaknya memahami kebutuhan TNI Angkatan Udara untuk segera mengganti pesawat OV-10 yang telah lama dihanggarkan namun Kementerian Pertahanan tidak mau gegabah. "Pemerintah telah menetapkan dalam setiap pembelian alat utama sistem senjata dari mancanegara, harus menyertakan alih teknologi. Ini yang sedang diupayakan pula dalam pengadaan pesawat Super Tucano dan lainnya," ujar Eris menegaskan.

Sebelumnya, Asisten Perencanaan kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Ery Biatmoko mengatakan, dalam kurun waktu 2005-2024 TNI Angkatan Udara berencana mengganti sejumlah pesawat tempur dan angkut yang telah memasuki usia pakai 20-30 tahun, seperti OV-10 Bronco yang kini telah di-"grounded", Hawk MK-53, F-5 Tiger dan F-16 Fighting Falcon. Untuk pengganti Hawk MK-53, maka Mabes TNI Angkatan Udara mengajukan tiga jenis pesawat yang sudah dicoba yakni T-50, Yak 130 dari Rusia dan L-159B dari Ceko.

Ia mengemukakan, pengadaan pengganti pesawat OV-10 Bronco sangat mendesak mengingat pesawat tempur taktis buatan North American Rockwell itu sudah dikandangkan sejak medio 2007 lalu. "Kalau terlalu lama, kasihan adik-adik penerbang kita. Jadi, jika lebih cepat akan lebih baik. Kemampuan penerbang kita terjaga dan kesiapan operasional juga bertambah," kata Ery yang ditemui di tempat kerjanya.

Indonesia mulai menggunakan pesawat itu sejak 1976, dan terbukti efektif saat diterjunkan dalam operasi militer di Timor-Timor, Aceh dan Kalimantan Barat.

Kini aktivitas di Skuadron Udara 21 Pangkalan Udara Abdurahman Saleh, Malang, yang merupakan markas pesawat OV-10 Bronco, hanya sekadar memelihara pesawat-pesawat yang ada. Para pilot pesawat OV-1O Bronco kini memelihara kemampuan terbangnya dengan menjadi instruktur atau menjalani konversi ke jenis pesawat lain.

(Antara)